JABARONLINE.COM - Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Jasinga kian membuka lapisan persoalan yang lebih dalam dari sekadar makanan rusak.
Temuan paket tak layak konsumsi seperti telur pecah dan buah naga hancur bukan lagi dipandang sebagai insiden teknis, melainkan sinyal adanya celah serius dalam tata kelola program.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis (12/03/2026) itu menyisakan pertanyaan mendasar yakni bagaimana mungkin program yang dirancang untuk menopang kebutuhan gizi siswa selama tiga hari justru tiba dalam kondisi tidak layak?
Penjelasan soal “kecerobohan distribusi” terasa terlalu sederhana untuk menutup kekecewaan publik yang kian meluas.
Di balik itu, persoalan transparansi mulai disorot. Publik tidak hanya mempertanyakan kualitas makanan, tetapi juga alur anggaran dan mekanisme pengawasan yang seharusnya menjadi fondasi program berskala nasional ini.
Pengamat sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Sospolekbud), Didin Radie, menilai MBG sejatinya merupakan gagasan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh kebutuhan dasar anak-anak.
Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya konsep harus diiringi integritas dalam pelaksanaan.
“Program ini luar biasa secara konsep. Tapi kalau pengawasan lemah, ia bisa bergeser jadi ladang bancakan,” ujarnya tegas.
Menurutnya, skema anggaran sebenarnya tidak sempit. Dari pagu Rp15.000 per porsi, sekitar Rp2.000 telah dialokasikan untuk pengelola dan yayasan.
Artinya, secara hitung-hitungan, tidak ada urgensi untuk menekan kualitas bahan makanan demi keuntungan tambahan.
