JABARONLINE.COM – Pemerintah Desa Kersamanah, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut, tetap melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Tahun Anggaran 2026, meskipun alokasi Dana Desa (DD) yang diterima mengalami penurunan drastis. Kegiatan ini digelar di Aula Desa Kersamanah pada Selasa (20/1/2026) sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Musrenbang ini menjadi forum vital yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan desa. Hadir dalam acara tersebut perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kersamanah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Karang Taruna, perwakilan RT/RW, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Tingginya tingkat kehadiran ini mencerminkan komitmen kolektif untuk merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) yang inklusif.
Kepala Desa Kersamanah, Didin Wahyudin, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang tetap wajib dilakukan, meskipun alokasi Dana Desa yang diterima Desa Kersamanah untuk tahun 2026 hanya mencapai Rp350 juta.
“Meskipun alokasi Dana Desa yang diterima Desa Kersamanah sangat terbatas, kami tetap melaksanakan Musrenbang sebagai bentuk transparansi. Masyarakat juga sudah mengetahui informasi terkait alokasi ini, sebagian besar sudah kami sampaikan melalui media sosial dan forum musyawarah lainnya,” ujar Didin.
Didin menambahkan, Musrenbang kali ini tidak hanya fokus pada rencana pembangunan 2026, tetapi juga membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDES) untuk tahun 2027. Proses perencanaan 2027 tersebut berjalan lancar berkat banyaknya usulan yang masuk dari masyarakat.
Prioritas Anggaran dan Kekecewaan Anggaran
Terkait keterbatasan anggaran Dana Desa, Didin menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Dari Dana Desa yang sekarang, pembangunan dan prioritas sudah ditentukan oleh pemerintah. Fokus utama kami adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ketahanan pangan, serta kegiatan di bidang kesehatan seperti Posyandu,” jelasnya.
Didin mengakui bahwa penurunan anggaran yang signifikan tersebut menimbulkan kekecewaan, baik dari dirinya pribadi maupun dari masyarakat yang telah menyampaikan usulan pembangunan dalam forum Musrenbang.
